1. Jelaskan perbedaan kabinet presidential dan kabinet parlementer!
Jawab:
a. Dalam sistem presidensil, kedudukan presiden adalah sebagai kepala Negara dan kepala pemerintah. Presiden dibantu para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Oleh karena itu, para menteri harus bertanggung jawab kepada presiden.
b. Dalam sistem parlementer, kedudukan presiden tidak sebagai kepala pemerintah. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala Negara. Kepala pemerintah dipegang oleh seorang perdana menteri. Sementara itu, para menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR (parlemen)
2. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan pada masa orde lama!
Jawab:
a. Demokrasi terpimpin yang dilaksanakan cenderung bergeser menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. Presiden memiliki wewenang yang melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam UUD 1945.
b. Penyimpangan ideologis, yakni konsepsi pancasila berubah menjadikonsepsi nasakom (nasionalis, agama, dan komunis).
c. MPRS, melalui ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963, mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumar hidup.
d. Pada 1960, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh presiden karena RAPBN yang diajukan pemerintah tidak disetujui oleh DPR. Kemudian, dibentuklah DPR Gotong Royong tanpa melalui pemilu. Seluruh anggotanya ditunjuk oleh presiden.
e. Pemimpin lembaga tertinggi (MPRS) dan lembaga tinggi (DPR) Negara dijadikan menteri Negara, yang berarti berfungsi sebagai pembantu presiden.
Akibat dari penyimpangan ini adalah keadaan politik dan keamanan Negara menjadi semakin buruk.
3. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan pada masa orde baru!
Jawab:
a. Kebebasan politik masyarakat sangat dibatasi. Masyarakat hanya boleh bergabung atau memilih tiga partai politik, yaitu Golkar, PDI, dan PPP.
b. Pemarintah melakukan penyeragaman asas/ideologi bagi seluruh organisasi atau partai politik. Semua organisasi dan partai politik harus menerima pancasila sebagai asas atau ideologi tunggal mereka.
c. Kebebasan berpendapat masyarakat sangat dibatasi. Pemerintah menerapkan kebijakan sensor ketat terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik. Pemerintah tidak segan-segan membredel atau mencabut surat izin usaha media massa yang terbukti bertentangan dengan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menangkap dan memenjarakan masyarakat yang mengeritik pemerintah.
d. Mahasiswa dilarang berpolitik. Kampus dijadikan tempat yang bersih dari kegiatan berpolitik. Artinya, pemerintrah melarang kegiatan yang berbau politik di kampu, seperti mimbar bebas yang mengeritik pemerintah.
e. Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela dalam pemerintah dan masyarakat.
f. Sistem pemerintahan menjadi sangat sentralistis, segalanya diatur oleh pusat. Selain itu, terjadi pula penyeragaman sistem adminstrasi pemerintahan di seluruh wilayah. Karakteristik dan kekhasan daerah diabaikan.
Akibat dari penyimpangan ini, timbul rasa tidak puas di kalangan masyarakat.
